Agustus 9, 2020

Iranaccess.com

Berita Terbaru Dari Negara Iran

Pelapor Khusus PBB Mengeluarkan Laporan AS Harus Bertanggung Jawab Kematian Jenderal Iran

Pelapor Khusus PBB Mengeluarkan Laporan AS Harus Bertanggung Jawab Kematian Jenderal Iran

Pelapor Khusus PBB Mengeluarkan Laporan AS Harus Bertanggung Jawab Kematian Jenderal Iran

Pemerintah negara Amerika Serikat diminta harus bertanggung jawab atas kematian jenderal top terbaik negara Iran, yaitu Qasem Soleimani. Di mana kematiannya disebabkan oleh serangan pesawat yang tidak berawak negara Amerika Serikat di bandara negara Irak yang dinilai melanggar hukum. Justru, hal itu disampaikan oleh seorang pakar PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) tentang tragedi pembunuhan yang di luar pengadilan dalam sebuah laporan yang telah dirilis pada hari Selasa, 07 Juli 2020.

Agnes Callamard, merupakan seorang pelapor khusus PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) untuk eksekusi di luar proses hukum, ringkasan menyimpulkan pembunuhan itu. Bahkan hal tersebut telah melanggar piagam PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa, karena negara Amerika Serikat tidak dapat memberikan bukti serangan yang segera terjadi terhadap kepentingan Amerika Serikat yang sedang direncanakan olehnya.

Pakar independen tidak berbicara untuk PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), tetapi melaporkan temuan kepada Dewan HAM PBB. Di mana laporannya tentang pembunuhan yang ditargetkan melalui pesawat tidak berawak bersenjata – setengahnya berurusan dengan kasus Soleimani.

Hal itu akan disampaikan ke sesi Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada Kamis, 09 Juli 2020. Kabar dari AFP, Selasa, 07 Juli 2020, Amerika Serikat telah menarik diri dari Dewan HAM pada tahun 2018 lalu. Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump memerintahkan pembunuhan Soleimani dalam serangan pesawat tidak berawak pada 03 Januari 2020, dekat bandara internasional Baghdad.

“Soleimani, merupakan seorang pahlawan nasional yang adalah teroris top dunia dan seharusnya dihentikan sejak lama”, kata Donald Trump saat itu. Komandan Irak, Abu Mahdi al-Muhandis juga tewas dalam serangan pesawat tidak berawak itu. “Mengingat bukti, penargetan Jenderal Soleimani, dan kematian orang-orang yang menyertainya berada di bawah IHRL (hukum hak asasi manusia internasional)” ucapnya.

Dia mengatakan Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan di negara lain, tanpa ada bukti akan melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak. “Tidak hanya bukti yang diberikan Jenderal Soleimani secara khusus merencanakan serangan segera terhadap kepentingan Amerika Serikat, khususnya di Irak,” ucapnya.

Bahkan, tidak ada tindakan yang diperlukan atau dibenarkan, ujar Callamard. “Tidak ada bukti yang diberikan bahwa serangan pesawat tidak berawak di negara ketiga diperlukan,” ucap tambahnya. “Soleimani bertanggung jawab atas strategi militer di Iran, dan tindakan di Suriah dan Irak,” katanya.

Tetapi jika tidak adanya ancaman nyata terhadap kehidupan, tindakan yang diambil negara Amerika Serikat itu telah melanggar hukum. Pembunuhan Soleimani, yang memimpin Pasukan Quds, cabang operasi asing dari Pengawal Revolusi Iran ini telah memicu kesedihan di Iran.

Teheran membalaskan dendamnya dengan menembakkan tembakan rudal balistik ke pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Irak. Serangan di markas Irak barat Ain Al-Asad tidak menewaskan tentara Amerika Serikat, tetapi puluhan tentara menderita trauma otak.

Laporan Callamard membahas mengenai pembunuhan yang ditargetkan melalui drone bersenjata. Hal ini mengingatkan proliferasi penggunaan drone dan kemampuan yang berkembang selama lima tahun terakhir di era ini. Dia membuat sebuah rekomendasi untuk mengatur penggunaannya serta meningkatkan akuntabilitasnya. Callamard juga mengatakan insiden seperti pembunuhan Soleimani dan serangan September 2019 di Arab Saudi pada fasilitas pemrosesan minyak menghasilkan reaksi politik yang kuat. Di mana teknologi drone dan serangan drone menghasilkan tantangan mendasar terhadap standar hukum internasional, ucap tambahnya.