Skip to content

Permintaan AS Mengenai Kembali Sanksi Negara Iran Ditolak DK PBB

Written by

author

Pada 25 Agustus 2020, adanya sebuah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menolak akan permintaan negara Amerika Serikat untuk dapat mengembalikan seluruh sanksi PBB terhadap Iran. Dilansir dari Associated Press pada Rabu, 26 Agustus 2020 bahwa Duta Besar Indonesia untuk PBB yang menjadikan presiden DK PBB, yaitu Dian Triansyah Djani yang mengumumkan sebagai tanggapan atas permintaan negara Rusia dan China yang mengungkapkan hasil jajak pendapat mengenai pandangan ke-15 anggota dewan usulan AS. Hingga saat ini, negara Indonesia juga sudah menjabat sebagai seorang presiden dewan yang bergilir di Dk PBB.

Dimana semua anggota dewan kecuali Republika Dominika telah menyatakan kepada presiden DK PBB bahwa adanya tindakan pemerintah Amerika Serikat yang adalah dengan secara ilegal. Hal ini dikarenakan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump yang sudah menarikkan diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang telah ditandatangani pada tahun 2018 yang lalu.

Dan yang mendukung negara Amerika Serikat sendiri adlaah hanya para negara Republik Dominika saja. Djani juga mengatakan kepada anggota bahwa tidak adanya sebuah kesepakatan umum antara anggota dewan yang ada, hal pernyataan ini disampaikan pada saat akhir pertemuan virtul di Timur Tengah pada hari Selasa.

“Setelah menghubungi para anggota dan menerima surat dari banyak negara anggota, bagi saya sendiri jelas bahwa terdapat satu anggota yang memiliki posisi tertentu dalam sebuah masalah tersebut, sementara lainnya ada sejumlah besar anggota yang memiliki pandangan yang bertentangan,” kata ucap Djani.

Djani juga menambahkan ucapannya, yaitu “Menurut saya belum ada konsekuen di dewan. Jadi, presiden dalam posisi ini tidak turut serta mengambil tindakan lebih lanjut,” ucapnya yang disampaikan.

Hal ini sendiri menandakan bahwa adanya DK PBB yang setidaknya selama masa kepresidenan di bawah negara Indonesia, yang tidak akan memenuhi permintaan negara Amerika Serikat. Perwakilan negara Amerika Serikat sendiri untuk PBB juga kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan. Dimana pernyataan tersebut menyebutkan bahwa mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk kita memulai pemulihan sanksi di bawah resolusi Dewan Keamanan yang mendukung adanya kesepakatannuklir tahun 2015.

Perwakilan negara Amerika Serikat juga ikut mengungkapkan “Fakta bahwa beberpaa anggota dewan yang menyatakan ketidaksepakatan dengan posisi hukum kami dalam sebuah pertemuan informal (pertemuan virtual) yang tidak memiliki efek hukum tersebut,” ucapnya.  Sedangkan Kelly Craft, sang duta Besar negara Amerika Serikat mengatakan bahwa “Negara Amerika Serikat tidak akan pernah mengizinkan adanya negara sponsor terorisme terbesar dalam dunia yang secara dengan bebas membeli dan juga menjual sebuah pesawat, tank, rudal, dan juga jenis senjata konvensional lainnya atau untuk memiliki sebuah senjata nuklir,” ucapnya.

Dirinya juga telah mengatakan bahwa negara Rusia dan China bersuka ria dalam disfungsi dan kegagalan dewan ini dan negara Iran ikut merayakan pengaruh barunya atas sebuah negara bebas di dunia. Mike Pompeo yang merupakan menteri luar negeri Amerika Serikat bersikeras bahwa mereka memiliki landasan hukum untuk menerapkan kembali sanksi Perserikatan Bangsa Bangsa kepada meskipun Presiden Donald Trump yang menarik diri dari kesepakatan nuklir pada tahun 2015 antara negara Iran dan enam negara besar yang didukung DK PBB.

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun juga menyebutkan diri dan membuat kesimpulan yang diambil Djani sebagai langkah yang tepat menuju arah yang benar.  Dia juga menuturkan bahwa hal yang dikatakan AS, China bertekad mempertahankan multiteralisme, JCPOA, dan perdamaian Timur Tengah.

Previous article

Berbagai Negara, Termasuk Iran Memborong Aneka Senjata Tempur Milik Rusia

Next article

Negara Iran Mengetahui Siapa Pelaku Peledakan Fasilitas Nuklir di Natanz

Join the discussion

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *